Home / Ahok / Pendapat MUI Ditengarai sebagai Propaganda Anti Pancasila

Pendapat MUI Ditengarai sebagai Propaganda Anti Pancasila

propaganda anti pancasilaMajelis Ulama Indonesia adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah sejak tahun 1975 dengan tujuan untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui, MUI adalah wadah para alim ulama yang diharapkan dapat memberi kesejukan di dalam kehidupan antar umat beragama di Indonesia. Namun amat disayangkan bila MUI dalam membuat keputusan secara tertulis, justru sebaliknya malah menimbulkan persepsi negatif yang seolah membuat propaganda anti pancasila, terkait dengan pelaksanaan demokrasi dalam rangka proses pemilihan Kepala Daerah khususnya yang terjadi di Jakarta.

Terkait dengan tudingan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur AHOK, pada tanggal 11 Oktober 2016 MUI telah menerbitkan sebuah surat yang berjudul ” PENDAPAT DAN SIKAP KEAGAMAAN MUI” yang bunyinya sebagai berikut :

PENDAPAT DAN SIKAP KEAGAMAAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, ”… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..” yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.

2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.

3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.

4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.

5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :

1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.

3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.

5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Selasa, 11 Oktober 2016

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum                                                        Sekretaris Jenderal

DR. KH. MA’RUF AMIN                                   DR. H. ANWAR ABBAS, MM, MAg

Dalam surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua dan SekJen MUI tersebut, sangatlah jelas bahwa MUI sebatas memberi pendapat yang bertentangan dengan prinspi persamaan hak bagi setiap warga negara dalam kehidupan bernegara berpolitik.

MUI dinilai telah membuat keputusan yang tidak adil, dengan menetap AHOK sebagai penghina Al-Qur’an dan Ulama, sedangkan MU sama sekali tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada AHO sebagai pembuat pernyataan yang dituding menistakan agama.

Padahal yang terjadi adalah bahwa AHOK secara terbuka telah menyampaikan bahwa AHOK tidak ada maksud untuk menghina ayat AL-Quran, sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian pihak. AHOK bahkan telah meminta maaf, bila pernyataannya itu menyinggung perasaan umat muslim di tanah air.

Disisi lain, bila di telaah lebih lanjut pernyataan AHOK tersebut, sesungguhnya memang tak ada yang perlu dipermasalahkan, sebab yang dimaksud AHOK adalah para oknum yang menggunakan ayat Al-Maidah 51 dengan tujuan yang tidak semastinya dan bukan bermaksud menghina ayat Al-Quran.

Lebih jauh terkait penerbitan surat MUI tersebut khususnya pada kalimat :

“1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.”

Kalimat tersebut dapat menimbulkan persepsi yang keliru dan bertentangan dengan prinsip persamaan hak berpolitik dan bernegara bagi setiap warga negara. Undang-undang telah jelas mengatur bahwa setiap warga negara memilih hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai pejabat negara, tanpa mempersoalkan suku, agama dan rasnya.

Secara ekstrim, bila pendapat MUI itu sebagai acuan dalam memilih pemimpin harus dari kalangan muslim, lalu apakah dengan demikian tidak memberi hak yang sama kepada umat non muslim?

Lalu bagaimana dengan konsistensi Pancasila khususnya pada butir satu  tentang prinsip “Ketuhahanan Yang Maha Esa” dimana telah jelas ditetapkan dalam undang-undang bahwa negara melindungi segenap warganya dalam memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing?

Bukankah setiap warga negara, baik muslim maupun non muslim mempunyai hak yang sama untuk dipilih sebagai pemimpin atau Kepala Daerah bahkan untuk menjadi Presiden sekalipun?

Negara ini berdasarkan Pancasila dan bukan atas dasar hukum Agama Islam. Oleh sebab itu, hukum Islam tetap dihormati pelaksanaannya di dalam ranah privat, yaitu dikalangan umat muslim saja. Sedangkan hukum yang berlaku untuk pengambilan keputusan dalam bernegara adalah sesuai konsensus bersama yaitu berdasarkan Pancasila.

Surat MUI tersebut tidak selayaknya dipublikasikan, sebab hal ini akan menjadi semacam propaganda anti Pancasila yang sangat tendensius, apalagi telah mencantumkan nama seseorang, yaitu AHOK yang nota bene seorang non muslim sebagai Gubernur DKI yang secara sah dilindungi undang-undang sebagai pejabat Kepala Daerah.

Dengan diterbitkannya surat tersebut, MUI dinilai tidak memberikan pengerahan yang benar dengan suratnya tersebut, dan justru malah menimbulkan persepsi negatip, seolah MUI ikut campur di dalam persoalan politik yang tengah terjadi.

Seharusnya MUI cukup dengan menghimbau kepada pemerintah untuk memproses secara hukum, apabila terdapat laporan dari sebagian masyarakat terkait adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh AHOK, dan bukan menghakimi AHOK dengan alasan sepihak sesuai keyakinan agama tertentu.

Menetapkan seseorang telah melanggar hukum dengan alasan sepihak dan tanpa melalui proses hukum yang berlaku adalah termasuk perbuatan melawan hukum. Negara ini berdasarkan hukum dan sudah semestinya bila semua pihak menjadikan hukum untuk mencari kebenaran dan keadilan.

MUI sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah seharusnya juga tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak bisa sembarangan dalam menerbitkan surat, apalagi yang cenderung tendensius dan menyerang keberadaan pihak tertentu dengan dasar dalil-dalil agama.

‘Pendapat MUI Ditengarai sebagai Propaganda Anti Pancasila’

Facebook Comment..
Views 224 x, today 1 x

Baca Juga Yang Ini

Polemik RS Sumber Waras : AHOK benar dan BPK Tidak Salah

Pada pekan-pekan terakhir ini, seluruh media baik online, cetak maupun televisi sedang ramai-ramainya membicarakan kasus …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *