Home / Birokrasi / Rekening Gendut : Mengapa Dipersoalkan?

Rekening Gendut : Mengapa Dipersoalkan?

Mari kita melepas idealisme masing-masing dan sama-sama melihat realita. Sebagai seorang pejabat negara atau daerah, petinggi, pemilik pangkat perwira tinggi di kalangan militer dan POLRI, yang telah di beri jabatan dan tentu memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, sebagai konsekwensinya adalah mereka harus bertanggung jawab dan menanggung semua resiko atas kebijakan dan pengambilan keputusan yang telah dilakukannya.

Para pejabat tentu juga diberi wewenang untuk mengatur anggaran dan keuangan yang besar atau sangat besar bahkan mencapai triliunan rupiah. Dalam pelaksanaan tugasnya, mereka tak akan terlepas dari berbagai godaan yang menjurus kepada tindak korupsi dan penyelewengan transaksi keuangan untuk kepentingan pribadi ataupun golongannya. Potensi jumlah uang yang diselewengkan tentu juga tidak sedikit mengingat wewenangnya untuk mengatur anggaran dan keuangan juga besar.
Selain itu, seorang pejabat dan petinggi militer dan POLRI sudah sewajarnya punya harta yang berlimpah. Logikanya sederhana saja. Seorang pejabat yang punya tanggung-jawab dan resiko besar, tentu akan memperoleh kompensasi dari penghasilannya/gaji sebagai pejabat. Tapi, sejujurnya saja bila yang diperoleh hanyalah murni dari penghasilan sesuai slip gaji dan fasilitas resmi lainnya, maka tak akan bisa membuatnya kaya raya.

Sampai disini kembali kepada masing masing individu, apakah sudah cukup puas dengan penghasilan resmi yang ada dan tidak akan membuatnya kaya raya, ataukah punya keinginan lain untuk menambah harta kekayaannya dengan menggunakan wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya. Ini adalah sebuah pilihan. Tapi kenyataannya, mantan pejabat yang benar benar bersih, memang ada, tapi jumlahnya sangatlah sedikit dan kehidupan mereka setelah melepas jabatannya sangatlah sederhana. Miskin tidak, tapi cukuplah punya rumah dan mobil tapi tidak tampak berlebih-lebihan.
Sebaliknya, sebagian besar mantan pejabat punya harta yang berlimpah ruah dan membuatnya menjadi kaya raya. Tapi janganlah berprasangka buruk dengan kondisi yang demikian. Jadi pejabat menjadi kaya raya itu adalah hal yang biasa saja. Namanya juga pejabat, punya wewenang dan kekuasaan. Bila pejabat yang punya tugas dan wewenang, juga resiko yang besar atas pekerjaannya tidak diberikan kompensasi penghasilan yang cukup, atau sesuai dengan tingkat jabatannya, untuk apa mereka jadi pejabat?
Bila pangkatnya saja sudah jenderal, kalau gajinya sama dengan kopral, untuk apa jadi jenderal?
Namun demikian bukan berarti para pejabat bisa semaunya sendiri memperoleh uang, sebab sudah ada aturan dan undang-undang yang membatasi dan dan mengatur perihal penggunaan keuangan dan terancam hukuman bagi semua pejabat yang melanggarnya.

Oleh sebab itu, seorang pejabat sangatlah wajar bila punya banyak uang yang disimpan di rekening bank, yang sekarang ini banyak menyebutnya rekening gendut. Lalu mengapa mereka yang pejabat dan punya rekening gendut dipersoalkan? Apakah dengan memiliki rekening gendut maka berarti mereka melakukan perbuatan korupsi atau menyalahgunakan kekuasaanya? Bukankah wajar saja mereka punya rekening gendut? Justru yang patut dicurigai adalah pejabat yang punya rekening kurus. Jangan-jangan itu hanya untuk kamuflase saja?

Tapi yang ingin saya tekankan disini adalah bukan pada jumlah dana yang ada di rekening gendut, tapi bagaimana mereka memperoleh uang sebanyak itu. Bila memang mereka bisa mempertanggungjawabkan dengan baik asal muasal uang yang diperolehnya, apa lagi yang dipersoalkan.
Janganlah sekadar berasumsi bahwa pemilik rekening gendut adalah para koruptor. Ini adalah prasangka buruk dan tak semestinya dilakukan oleh siapapun. Oleh sebab itu, rekening gendut bukanlah ukuran untuk menjadikan para pemiliknya dituduh melakukan tindak pidana korupsi. Sebagai indikasi, boleh-boleh saja, tapi jangan semata-mata digunakan sebagai alasan menuduh seseorang sebagai koruptor karena memiliki rekening gendut.

Buktikan dulu bahwa si pemilik rekening gendut adalah koruptor, baru kemudian tetapkan jadi tersangka. Belum apa apa sudah berprasangka buruk dengan mengelompokkan para pemilik rekening gendut menjadi target untuk ditangkap sebagai koruptor.

Bila memang rekening gendut dianggap sebagai indikasi bahwa pemiliknya adalah koruptor, maka kesimpulannya bahwa para pejabat tidak boleh punya banyak uang di rekening. Aneh juga rasanya, bila pejabat tidak punya banyak uang. Atau dengan kata lain, jadi pejabat boleh, tapi tak boleh memperoleh uang diluar gaji dan tunjangan resmi.
Idealnya demikian, tapi bila direalisasikan, siapa yang mau jadi pejabat bila hanya sekedar memperoleh penghasilan resmi saja? Memang ada pejabat yang menerima penghasilan dari gaji resminya saja, tapi seberapa banyak? Sedangkan negeri ini butuh segudang pejabat di berbagai bidang. Kenyataannya adalah jauh lebih banyak pejabat yang memperoleh uang diluar gaji resminya bukan?
Apakah ini salah? Ya jelas salah, karena menerima uang ‘haram’ maksudnya diluar haknya. Tapi siapa yang peduli?

Bila anda jadi pejabatpun, belum tentu anda sanggup bertahan dengan idealisme untuk berbuat jujur dan bersih serta bebas dari perbuatan korupsi.
Tapi terlepas dari itu semua, ada pepatah jawa yang mengatakan’ “ngono yo ngono, tapi ojo ngono‘. Maksudnya adalah bolehlah melakukan perbuatan yang salah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sebagai manusia, siapa yang bisa berbuat tanpa salah dan dosa?

Yang terutama adalah menempatkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan sendiri dan golongan. Sebagai penegak hukum memang tugasnya adalah menindak semua pelanggar hukum tanpa pandang bulu. Tapi yang lebih bijaksana adalah mempertimbangkan resiko dan dampaknya yang lebih luas. Meskipun benar dalam menjalankan tugas, tapi bila akibatnya akan menimbulkan kekacauan di negeri ini, untuk apa dilakukan. Bukankah masih ada cara lain yang lebih elegan, tanpa harus mengurangi esensi dan substansinya dalam menegakkan hukum dan kebenaran.
Jangan mentang mentang menjadi penegak hukum lalu dengan membabi buta menangkap orang dengan mengatasnamakan kebenaran dalam rangka menjalankan tugasnya.
Apakah dengan demikian maka dianggap sebagai penakut dan tidak berani menerima resiko sebagai penegak hukum? Tidak juga, tapi jangan berbuat konyol. Itu saja !
Jujur saja, bila memang dilakukan secara konsisten kepada seluruh pejabat maka tak cukup penjara di negeri ini menampung mereka. Lebih jauh, nantinya tak akan ada lagi yang mau jadi pejabat, bila mereka diperlakukan demikian.

Sekali lagi, bukan berarti kita biarkan para pejabat melakukan korupsi, tapi pertimbangkan dulu segala resikonya bila akan menangkap pejabat yang terindikasi berbuat korupsi, apalagi menyangkut seseorang yang punya wewenang/kekuasaan dan punya kekuatan yang besar.
Di negeri ini, tak ada jaminan pada sebuah kebenaran. Hukum yang ada belum mampu tampil sebagai panglima. Semuanya bisa di tarik-ulur dan diperjual belikan. Sebagai pejabat penegak hukum, pandai-pandailah dalam menjalankan tugas. Jangan sampai membuat suatu keputusan yang berakibat runtuhnya persatuan dan kesatuan di negeri ini..

Hosting Unlimited Indonesia

Facebook Comment..
Views 47 x, today 1 x

Baca Juga Yang Ini

Laporan Kekayaan Pejabat atau Laporan Hasil Kinerjanya?

Bila saya boleh bertanya, mana yang lebih penting untuk dipublikasikan : Laporan Kekayaan para pejabat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.