Home / Birokrasi / Mengapa RS Sumber Waras berada di Jalan Kiai Tapa?

Mengapa RS Sumber Waras berada di Jalan Kiai Tapa?

Masih seputar polemik RS Sumber Waras yang sedang menjadi isu nasional minggu-minggu ini. Ada satu hal yang sangat mendasar yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan penafsiran oleh pihak auditor BPK yaitu tentang letak atau posisi RS Sumber Waras.

Sebagaimana yang sedang hangat diperdebatkan, letak RS Sumber Waras mana yang benar, berada di Jl. Kiai Tapa atau di Jl Tomang Utara?

Untuk mengetahui dimana letak RS Sumber Waras, maka yang perlu di pertimbangkan adalah dengan menggunakan pendekatan atau metode yang mana?

Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengetahui dimana letak RS Sumber Waras yaitu sebagai berikut :

1.Posisi Geografis

Letak RS Sumber Waras secara geografis bisa dilihat melalui peta (google map) sebagai berikut :

lokasi sumber waras
Google Map
peta sumber waras
Peta Lokasi RS Sumber Waras

Sesuai dengan gambar diatas, memang tampak bahwa lokasi RS Sumber Waras tidak berbatasan langsung dengan Jl. Kiai Tapa. Pihak Auditor BPK justru berpendapat bahwa lokasi RS Sumber Waras lebih tepat berada di Jl Tomang Utara.

Mengapa pihak auditor BPK mengklaim bahwa lokasi RS Sumber Waras di jl Tomang Utara, sebab terkait dengan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang dijadikan dasar untuk menilai kewajaran harga Tanah/Bangunan.

Sebagaimana diketahui bahwaNJOP Tanah RS Sumber Waras sebesar 7 juta/m2 bila lokasi di anggap berada di Jl.Tomang Utara, sedangkan sebesar 20,7 juta/m2 bila mengacu lokasi di Jl Kyai Tapa.

Pihak Auditor BPK melihat indikasi adanya kerugian negara dengan asumsi bahwa nilai pasar Tanah RS Sumber Waras seharusnya dengan menggunakan NJOP di Jl Tomang Utara, tapi realisasinya yang dipakai adalah NJOP untuk tanah di Jl Kiai Tapa sehingga negara telah dirugikan sebesar Rp.191 Milyar rupiah.

Sebagai auditor, tentu mereka bekerja menjalankan tugas untuk kepentingan negara, yaitu dengan mencari data yang lebih menguntungkan diatas kertas demi kepentingan negara. Namun demikian, terkait dengan masalah ini, seharusnya pihak Auditor BPK tidak semata-mata mencari data nilai tanah yang lebih rendah, dan mencari-cari alasan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan negara, namun tidak mempertimbangkan faktor lain yang lebih logis dan dapat diterima secara umum.

2. Nilai Kewajaran Atas Tanah dan Bangunan RS Sumber Waras

Untuk menilai kewajaran harga tanah, tidak bisa dengan serta merta menggunakan NJOP yang lebih rendah, meski itu untuk kepentingan negara. Pihak Auditor BPK, meski dalam hal ini mewakili kepentingan negara tentu tidak boleh sewenang-wenang menentukan nilai wajar tanah semata-mata berdasarkan nilai yang lebih rendah.

Tanah yang di beli oleh PemProv DKI adalah berupa Rumah Sakit Swasta, yang tentu mempunyai aspek bisnis komersial. Secara fisik, letak RS Sumber Waras memang tidak berbatasam langsung dengan Jl Kiai Tapa, namun akses menuju ke lokasi RS tersebut melalui pintu utama yaitu dari Jl Kiai Tapa.

Secara logika bisnis, tentu pihak pengelola RS Sumber Waras akan memilih menggunakan alamat di Jl Kiai Tapa, bukan Jl. Tomang utara, sebab Jl Kiai Tapa, jelas merupakan jalan yang lebih besar dari jl Tomang Utara sebagai akses atau pintu masuk utama.

Tak hanya itu, pihak instansi pemerintah pun dalam hal ini BPN juga PemProv DKI sendiri dalam hal ini Kepala Dinas Pelayanan Pajak Daerah Grogol juga menyatakan hal yang sama, yaitu RS Sumber Waras berada di Jl Kiai Tapa. Ini sebagai bukti kebenaran logika bisnis dalam menentukan dimana lokasi RS Sumber Waras yang benar.

sertipikat RS sumberwaras

surat sudin pajak

3. Konsekwensi terhadap penggunaan data NJOP

Pihak Auditor BPK menggunakan NJOP yang rendah yaitu dengan menganggap bahwa lokasi RS Sumber Waras berada di Jl Tomang Utara, dinilai telah mempersempit kerangka berpikir yaitu sebatas untuk transaksi jual beli tanah atau bangunan dengan harga rendah demi kepentingan negara. Mereka tidak mempertimbangkan konsekwensinya bahwa bila yang digunakan adalah NJOP yang lebih rendah, maka sama halnya dengan merugikan PemProv DKI terkait dengan pendapatan daerah melalui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Atau dengan kata lain, anggaplah tidak terjadi transaksi jual beli tanah bangunan RS Sumber Waras, maka untuk selanjutnya pihak PemProv DKI tentu akan menagih PBB RS Sumberwaras dengan mengacu pada NJOP sebesar Rp. 20,7 Juta per m2 bukan Rp. 7 juta per m2. Tapi mengapa ketika dilakukan transaksi jual beli Tanah Bangunan tersebut, pihak Auditor BPK berasumsi dengan menggunakan NJOP yang lebih rendah yaitu Rp, 7 juta/m2 sebagai dasar menilai kewajaran tanah/bangunan RS Sumber Waras?

Bukankah pihak Auditor BPK dalam hal ini tidak adil dalam menentukan dasar untuk menilai harga tanah? Meski untuk kepentingan negara, apakah boleh dilakukan dengan sewenang-wenang dengan tidak menjunjung azas keadilan?

njop RS SUMBERWARAS

Berdasarkan hal-hal diatas, maka tidak heran bila Gubernur DKI, Basuki T Purnama (Ahok) menyatakan bahwa auditor BPK ‘Ngaco’. Bila saja pihak Auditor BPK sedikit menggunakan akal sehatnya, tentu tak akan terjadi polemik berkepanjangan yang bergulir menjadi permasalahan yang lebih besar.

Entah apa yang melatar belakangi pihak Auditor BPK menggunakan dasar NJOP yang lebih rendah untuk menilai kewajaran harga tanah dan bangunan RS Sumber Waras. Apakah semata-mata demi kepentingan negara meski dengan cara yang tidak logis, atau karena ada kepentingan politik lainnya terkait dengan pencalonan Ahok sebagai Gubernur DKI 2017?

Wallahu A’lam..

Hosting Unlimited Indonesia

Facebook Comment..
Views 1,505 x, today 2 x

Baca Juga Yang Ini

Remunerasi PNS DKI: Tunjukkan Prestasi Dulu

Ahok dinilai terlalu terburu-buru dengan keputusannya memberi tambahan gaji (remunerasi) kepada PNS DKI, sebab masih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.