Home / Birokrasi / Mengapa Gubernur Anies Seolah Membela Tukang Becak dan Nelayan?

Mengapa Gubernur Anies Seolah Membela Tukang Becak dan Nelayan?

becak

Tidak semua orang sama persepsinya terhadap figur seorang pejabat publik yang sedang berkuasa. Maksud saya begini, negeri kita ini, juga di negara-negara lain, tentu terdiri dari berbagai macam kalangan dan strata masyarakat. Ada yang dari kalangan menengah atas dan ada pula menengah bawah, baik dari segi kemampuan finansial maupun intelektualnya.

Kedua lapisan masyarakat tersebut tentu punya cara berpikir dan keinginan yang berbeda satu sama lain. Namun yang pasti, di negara manapun di dunia ini, terutama di negara-negara berkembang, jumlah populasi masyarakat dari kalangan menengah atas, tentu jauh lebih sedikit dibandingkan menengah bawah.

Mengapa saya lebih fokus ke arah kuantitas dibandingkan kualitasnya? Sebab pembahasan saya ini mengarah kepada persiapan menjelang PiLeg  yang dilanjutkan ke PilPres pada tahun 2019. Tentu ada yang bertanya, mengapa tiba2 saya mengaitkan dengan peristiwa politik yang bakal terjadi tak lama lagi? Sebab sebagaimana diketahui, Gubernur Anies dan wakilnya telah terpilih sebagai pimpinan tertinggi di DKI Jakarta adalah tak lepas dari peran dan dukungan dari sejumlah Partai Politik yang dikomandani oleh Gerindra.

Lalu apa hubungan antara pejabat Kepala Daerah dengan koalisi Partai Politik pendukungnya kala PilKaDa lalu? Sudah barang tentu akan sangat erat kaitannya. Sebab yang namanya manusia, secara sadar maupun di bawah sadar, tentu ada keinginan ‘berbalas budi ‘atau ‘berbalas jasa’ bahkan bisa jadi itu adalah sebuah ‘kontrak politik’ yang terjalin secara internal di antara keduanya. Sederhananya ada semacam ikrar atau janji, bahwa jika calon pejabat KDH telah berhasil menang dan secara resmi jadi pejabat daerah, maka akan membawa ‘misi khusus’ untuk memenangkan ParPol pendukungnya itu pada Pemilu 2019 mendatang.

Kembali pada penduduk di negeri ini yang sebagian besar adalah dari kalangan menengah ke bawah, tentu hal ini sangat potensial diharapkan dalam mendulang jumlah suara. Semua pemilihan pejabat Kepala Daerah, Anggota Dewan hingga Presiden beserta wakilnya, ditentukan oleh banyak suara yang memilihnya. Jadi wajar saja, jika bagian terbanyaklah yang lebih diutamakan.

Oleh karena sebagian besar penduduk dari kalangan menengah bawah, maka kebijakan yang menguntungkan rakyat bawahlah yang dipilih demi memperoleh dukungan. Tentu strategi seperti ini  agak sedikit ‘licik’ dan ‘konyol’ sebab seharusnya sebagai pejabat Kepala Daerah bekerja untuk menyelesaikan segala persoalan dan membangun daerahnya, bukan sekadar memasang strategi untuk memenangkan Partai Politik pendukungnya. Tapi yang namanya pejabat KDH adalah manusia biasa, bisa saja punya niat tertentu dibalik sebuah kebijakan atau keputusan yang diambil.

Jika seorang pejabat sudah mengemban misi politik dalam rangka memenangkan Pemilu,  maka sudah barang tentu berupaya keras untuk memperoleh simpati dari masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah yang nota bene lebih besar secara kuantitatif, dan secara kualitatif lebih mudah ‘dibohongi’. Caranya mudah saja, asal bisa membuat rakyat kecil senang, maka tentu akan memperoleh banyak dukungan dari mereka.

Oleh sebab itulah mengapa kepentingan rakyat kecil yang harus didahulukan. Berlindung dibalik stigma ‘membela rakyat kecil adalah hal yang baik sebagai pejabat publik’, maka strategi politik terselubung ini makin bergulir dengan sangat halus dan bahkan tak terlihat secara kasat mata.

Para pedagang kaki lima seolah dibela kepentingannya dengan cara membiarkan mereka kembali berdagang di sepanjang trotoir pasar Tanah Abang.  Proyek reklamasi yang hanya menguntungkan kalangan menengah atas hendak dibabat habis dengan dalih membela kepentingan para nelayan. Menutup Hotel Alexis seolah terlihat sebagai pemberantasan perilaku amoral dikalangan menengah atas, padahal tak hanya Hotel Alexis, bahkan ratusan bahkan ribuan hotel yang tersebar di seluruh penjuru negeri juga tak sedikit yang menyediakan fasilitas yang tak berbeda dengan Hotel Alexis. Dan yang paling hangat dibicarakan sebagai bahan bully-bullyan netizen  adalah menghidupkan kembali Abang Becak di Jakarta.

Itu semua adalah demi meraih simpati dari mayoritas penduduk dalam segi kuantitas. Meski masih dalam cakupan Propinsi DKI Jakarta, namun hal ini diharapkan dapat menambah harum nama Gubernur dan wakilnya, dan secara tidak langsung juga akan mengangkat ‘derajat’ Partai Politik pendukungnya.

Bagi para pemilik intelektual, tentu menilai kebijakan Gubernur Anies sebagai suatu hal yang aneh dan merupakan suatu kemunduran, yaitu terutama dengan membiarkan para PKL turun ke jalan dan menghidupkan lagi budaya narik becak di tengah kehidupan masyarakat. Namun dibalik itu, strategi politik sedang ‘on the way’.. Can you see it?

#donibastian

Hosting Unlimited Indonesia

Facebook Comment..
Views 455 x, today 1 x

Baca Juga Yang Ini

Yusril Professor, tapi Perilakunya Seperti Preman

Siapa yang tak kenal dengan Yusril Ihza Mahendra. Dia adalah ahli hukum khususnya di bidang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.