Home / Figur / Wacana Mencegah KKN (Surat Terbuka Untuk Wagub DKI)

Wacana Mencegah KKN (Surat Terbuka Untuk Wagub DKI)

OPINI | 30 November 2012 | 23:12 

Jakarta,  30 Nopember 2012

Kepada Yth
Bapak Basuki Tjahaja Purnama
Wakil Gubernur DKI Jakarta
Di Tempat.

Hal  :  Wacana  untuk  mencegah KKN dikalangan birokrat

Dengan hormat,

Suatu hal yang tidak perlu ditutup-tutupi,  budaya KKN sekarang ini sudah begitu merajalela khususnya dikalangan birokrat, termasuk para pejabat dibawah subordinasi Bapak.  Secara pribadi,  saya sangat antusias dan memberikan apresiasi setinggi tingginya kepada Bapak dan pak Gubernur, yang secara tegas, berani  dan terang terangan akan melawan segala bentuk  KKN  terutama dilingkungan PemPROV DKI.

Sebagaimana diketahui, KKN adalah suatu bentuk kejahatan yang direncanakan dan dilakukan  oleh individu atau sekelompok orang dan bahkan secara sistemik justru dilakukan oleh kaum intelektual yang berada dalam lingkaran kekuasaan baik Legislatif, Yudikatif maupun Eksekutif  yaitu dalam hal ini adalah para birokrat atau pejabat pemerintah/negara yang  menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya.

KKN tidak akan bisa diberantas hanya dengan membuat aturan dan sistem yang ketat atau dengan menakut nakuti para pelakunya dengan ancaman hukum berat.  Kalaupun itu dilakukan, maka hasilnya hanyalah   sekedar menangkap dan menjebloskan para koruptor ke penjara,  sedangkan kerugian negara tetap saja tidak dapat diselamatkan.

Oleh sebab itu, yang harus diberantas adalah niat para koruptor itu sendiri. Apabila tidak ada suatu niat, tentu saja tak akan ada pula perbuatan. Sebab sehebat apapun pengawas, seketat apapun sistem dan peraturan diberlakukan,  seberat apapun ancaman hukuman, namun bila masih ada niat, maka pastilah akan dicari cari celah yang ada, agar KKN bisa terlaksana.

Untuk itu harus dibuat suatu cara, untuk menghilangkan atau minimal menghalangi niat para pelaku atau calon pelaku KKN. Salah satunya saya usulkan adalah dengan dibentuknya suatu unit khusus yang independen yang tugas dan fungsinya adalah melakukan test terhadap niat dan  keinginan untuk terlibat KKN.

Misalnya saja secara random ditetapkan target seorang pejabat, akan dilakukan test terhadap niatnya, apakah mau atau tidak, dan seberapa tegas  menolak ajakan untuk berbuat KKN.  Dikondisikan  seolah olah ada pihak ketiga yang  ingin memenangkan tender  sebuah proyek secara tidak fair. Bila perlu melibatkan para aktor untuk bersandiwara sehingga secara natural  seakan akan ingin mengajak pejabat tersebut untuk berbuat KKN. Para aktor dilengkapi dengan alatt perekam suara dan video tersembunyi, bila perlu bisa ditayangkan secara live/online, sehingga Bapak bisa menyaksikan sendiri, bagaimana reksi para pajabat yang sedang menjalani test tsb.

Dari sini akan dapat diketahui dengan mudah, minat, niat dan keinginan para pejabat tersebut sehubungan dengan ajakan berbuat KKN.  Apabila dari hasil test tersebut, terdapat indikasi positip, artinya pejabat yang ditest bersedia untuk melakukan KKN, maka tidak perlu menunggu sampai negara dirugikan atas perbuatan KKN pejabat tsb, sebab  Bapak telah  lebih dulu memecatnya.

Agar unit khusus tsb menjalankan tugasnya dengan baik, bisa saja menunjuk sebuah rumah produksi (Production House) yang sudah terbiasa membuat acara reality show ditelevisi, misalnya.

Namun hal diatas adalah penjelasan saya mengenai mekanismenya saja. Tapi yang lebih sederhana dan tidak perlu banyak  biaya, adalah dengan cara Bapak mengumumkan secara resmi  akan menunjuk pihak ketiga yang akan melakukan kegiatan test tsb, yaitu dengan mengumumkan akan diadakannya sebuah proyek, melalui lelang terbuka (LPSE) untuk menentukan Pihak Ketiga yang independen sebagai pelaksananya. Pelaksanaan test tsb secara bertahap akan dilakukan kepada seluruh  pejabat, terutama yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa atau unit kerja lainnya yang rawan KKN.

Setelah itu semua pejabat akan mengetahui rencana Bapak, bahwa setiap saat dirinya akan menjalani test tsb.  Bisa jadi semua pejabat akan selalu curiga kepada semua orang yang mengajaknya berbuat KKN, sebab khawatir, jangan jangan itu adalah adalah bagian dari pelaksanaan test tsb. Test tsb bisa saja dilakukan melalui telephone, email atau dengan tatapmuka dan pertemuan 4 mata.

Tapi, untuk menghemat anggaran, tidak perlu Bapak laksanakan test tsb kepada seluruh pejabat, bahkan menurut saya, sekali saja ditemukan kasus, langsung saja di mutasikan/dipecat,  dan bila perlu, video tersembunyi dan rekaman suaranya dipublish saja ke Youtube.com, agar bisa menjadikan contoh, bahwa proyek Bapak ini tidak main main.

Bila sudah ada contoh seorang pejabat yang dipecat, karena gagal dalam test tsb (terbukti punya niat/keinginan mlakukan KKN) maka hal ini pastilah menimbulkan dampak secara psikologis pada pejabat lainnya. Jangankan melakukan KKN, berniat saja sudah tidak berani. Dan selanjutnya tidak perlu lagi ada acara test semacam itu, sebab semua pejabat sudah terlanjur ‘ngeri’ bila test tsb benar benar terjadi pada dirinya.

Demikian yang bisa disampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat saya

NB :

Surat ini telah dikirim melalui email langsung kepada Wagub DKI.

Hosting Unlimited Indonesia

Facebook Comment..
Views 35 x, today 1 x

Baca Juga Yang Ini

Ahok Bukan Milik Warga Jakarta Saja

Sepanjang perjalanan saya wara-wiri dari akun ke akun dan dari group ke group di media …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.