Home / Hukum / Kisah ‘Pembunuhan’ Pasal Penghinaan Presiden

Kisah ‘Pembunuhan’ Pasal Penghinaan Presiden

putusan mk

Suhu politik tanah air kembali menghangat seiring dengan DPR akan segera membahas Draft RUU KUHP. Setidaknya terdapat 768 pasal yang rencananya akan diajukan untuk dibahas kembali oleh DPR diantaranya yang paling banyak dibicarakan orang akhir-akhir ini adalah pasal 263 dan 264. Apalagi Presiden Jokowi turut mendukung agar pasal tentang penghinaan Presiden tersebut ‘dihidupkan’ lagi. Mengapa yang sudah ‘mati’ harus dihidupkan lagi, dan mengapa pula pasal tersebut sampai bisa ‘mati’?

Kisah ‘Pembunuhan’ pasal penghinaan Presiden

Mungkin ada yang perlu kita telisik bersama terkait dengan ‘pembunuhan’ pasal penghinaan Presiden tersebut. Kisah ini berawal pada kasus penghinaan Presiden yang dilakukan oleh Eggy Sujana pada tahun 2006 lalu. Kala itu yang menjadi obyek sasarannya adalah Presiden SBY. Singkat cerita, Eggy Sujana dinyatakan bersalah telah melakukan penghinaan terhadap Presiden terkait rumor yang berkembang mengenai pengusaha yang diduga bernama HARY TANOESOEDIBJO telah memberikan hadiah mobil merek Jaguar kepada orang-orang dilingkungan istana (kepada Kementrian, Sekab dan Juru Bicara Presiden, dan Presiden SBY yang kemudian dipakai oleh anaknya).

Waktu itu, Eggy sempat dinyatakan bersalah telah menghina Presiden, dan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ia divonis penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan. Sebagai tambahan informasi, maksud dari vonis penjara dengan masa percobaan, bukanlah serta merta menghukum terpidana dengan kurungan (penjara), tapi diberikan waktu dalam masa percobaan yaitu selama 6 bulan. Apabila dalam kurun waktu 6 bulan tersebut ybs. masih mengulangi perbuatan yang sama, maka kepada ybs. dapat langsung di penjara selama 3 bulan.

Dalam hal ini, memang Eggy sama sekali tidak pernah dijebloskan ke dalam penjara, hanya status hukumnya adalah terpidana, yaitu diputus oleh hakim telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yaitu menghina Presiden. Eggypun tidak terima dan tidak tinggal diam.

Permohonan pengujian Kitab KUH Pidana kepada Mahkamah Konstitusi

Eggy Sujana kemudian melakukan upaya hukum untuk memulihkan nama baiknya yaitu dengan mengajukan permohonan pengujian pasal KUHP yang menjerat dirinya, yaitu Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menurutnya bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam sidang perkara tersebut, telah dihadirkan beberapa ahli hukum pidana dan tatanegara senior yaitu diantaranya adalah :
– Effendi Ghazali, Ph.D
– dr. Hariman Siregar
– Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.
– Prof. Dr. Andi Hamzah, SH.
– Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH.
Serta dihadirkan beberapa saksi sebagai ‘korban’ dari pasal penghinaan presiden tersebut dijaman orde baru antara lain :

– Yeni Rosa Damayanti, dipenjara selama 1 tahun
– Andrianto, SIP, yang dipenjara selama 6 bulan
– Bambang Beathor Suryadi yang dipenjara pada umur 20 tahun
– Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas yang dipenjara 2 tahun 10 bulan

Dari pendapat Para Ahli tersebut diatas dapat diambil kesimpulan terkait Pasal 134,136 dan 137 diantaranya adalah :

  • Presiden dalam hal bagaimanapun dalam komunikasi politik adalah juga manusia, sehingga Presiden tidak perlu diperlakukan sedemikian istimewa dalam konteks komunikasi politik – Bahwa Pasal 134 dan 136 bis KUHP merupakan lex specialis , dari Pasal 310 yang merupakan lex generalis . Pasal-pasal tersebut merupakan pasal karet, karena tergantung pada selera penguasa., sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
  • Dalam suatu negara repub!ik, maka kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan pribadi Presiden (dan Wakil Presiden), seperti yang berlaku untuk pribadi Raja dalam suatu negara kerajaan (apa yang, untuk orang lain tidak dapat dianggap sebagai penghinaan, juga bukan penghinaan untuk Raja)
  • Seandainya Pasal 134 dinyatakan tidak berlaku, pelaku tetap dapat dikenakan pidana dengan menggunakan Pasal 310 KUHP yaitu penghinaan biasa.
  • Dalam era demokrasi reformasi, pasal tersebut sudah tidak lagi relevan dan hilang “raison d’etre”-nya. Pemerintahan yang demokratis meniscayakan budaya kritik”. “…hadirnya tukang kritik menjadi pilar sebuah pemerintahan yang demokratis”

Setelah melalui berbagai sidang Mahkamah Konstitusi yang memakan waktu selama 5 bulan, akhirnya Majelis Hakim MK yang terdiri dari 8 Hakim yang diketuai oleh Jimly Asshiddiqie memutus perkara tersebut yaitu :

  • Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;
  • Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  • Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Dengan demikian, sejak keputusan MK tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Eggy Sujana sesungguhnya bukanlah merupakan penghinaan terhadap Presiden. Namun keputusan tersebut tidak serta merta menghapus vonis yang telah dijatuhkan, sebab menurut pandangan beberapa ahli, bahwa keputusan MK tersebut tidak berlaku surut.

Namun demikian, dari ke 8 hakim yang menjadi anggota Majelis Hakim MK tersebut, tidak semuanya setuju. Ada 4 Hakim melayangkan Dissenting Opinion atau pendapat yang berbeda, khususnya perihal pasal 134,136 dan 137 seharusnya tak perlu dibatalkan, atau diputus telah bertentangan dengan UUD 1945.
Para hakim dissenter tsb. pada prinsipnya tetap mempertahankan ketiga pasal tersebut, dan mereka lebih menyoroti para penegak hukum (Hakim dan Jaksa) agar lebih teliti dan bijaksana dalam menilai sebuah kasus apakah itu merupakan penghinaan atau hanya sebatas kritik kepada Presiden.

Dari uraian diatas apa yang bisa kita ambil hikmahnya?

Keputusan MK yang membatalkan pasal terkait penghinaan presiden tersebut tidak sembarang dilakukan dan tentu telah melalui banyak tahapan diskusi dan perdebatan dengan para ahli hukum yang dihadirkan.

Dengan dibatalkannya pasal tersebut, memang memberikan ruang yang lebih luas lagi bagi kemerdekaan berpendapat, tapi bukan berarti kita boleh semaunya sendiri menyakan pendapat dengan kata-kata kasar, hujatan dan makian yang bisa dikategorikan sebagai penghinaan kepada Presiden, apalagi dapat dibaca oleh banyak orang melalui sosial media dlsb.

Meski pasal penghinaan Presiden telah dibatalkan oleh MK, bukan berarti tidak ada pasal lagi untuk menjerat orang yang menhina presiden. Masih ada pasal 310 KUHP meski bersifat delik aduan ;

1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)

Apakah karena hukumannya terlalu ringan, yang membuat orang menjadi makin berani dan tak takut dihukum, sehingga perlu dicari-cari lagi pasal yang lebih memberatkan, ataukah ada pertimbangan politik lain hingga ada sebagian kalangan yang begitu bersemangat untuk mendukung ‘dihidupkannya’ lagi pasal penghinaan presiden tersebut? Jawabnya tentu ada di hati kita masing-masing.

Tapi lebih baik kita menyamakan persepsi, bahwa siapapun Presiden yang terpilih adalah hasil perjuangan kita semua rakyat Indonesia. Meski ada sebagian dari kita yang memang dari semula tidak mendukung, tak perlu lagi menyebar benih kebencian dengan cara-cara yang tidak terpuji dengan menghujat dan menghina. Kita kembalikan saja kepada konstitusi yang telah mengaturnya.

Dalam sebuah kompetisi, memang harus ada yang menang dan ada yang kalah. Bagi yang menang, tak perlu merendahkan yang kalah, dan bagi yang kalah tak perlu lagi membenci yang menang. Kita musti bersikap legowo, dan menerima apapun keputusan yang telah diambil berdasarkan mekanisme pemilu lalu yang telah mengangkat Jokowi dan JK sebagai Presiden dan wakilnya.

Bagi saya, tak penting siapa yang jadi Presiden. Tapi yang saya tunggu adalah hasil kerja pemerintah untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada dan meningkatkan harkat hidup kita semua.

Mereka juga bukan malaikat dan tentu saja kritik yang konstruktif kepada pemerintah harus tetap hidup dinegeri ini, tapi bukan dengan cara menghujat, mencaci-maki dan menghina.

Siapapun pasti tak akan terima bila dihina dan di caci maki oleh orang lain, apalagi dia adalah seorang Presiden.

Salam

Facebook Comment..
Views 342 x, today 1 x

Baca Juga Yang Ini

UPS untuk Sekolah: Apa Urgensinya?

Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jakarta kedatangan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *