Home / Peduli Negeri / Kontrak Freeport Harus Diperpanjang, Ini Alasannya!

Kontrak Freeport Harus Diperpanjang, Ini Alasannya!

freeport3

Artikel ini diharapkan dapat menjawab kesimpangsiuran pendapat dan pro-kontra terhadap isu kontrak Freeport yang akhir-akhir ini mencuat di berbagai media di Tanah Air.

Banyak kalangan yang meminta kepada Pemerintahan Jokowi agar memutuskan kontrak karya PT Freeport di Papua. Alasannya sederhana saja, yaitu demi meningkatkan kemakmuran rakyat.

Tapi apakah bisa dengan cara sesederhana itu? Apakah semua pihak yang menghendaki diputusnya kontrak Freeport sudah melakukan analisis ‘cost and benefit’ secara komprehensif? Apakah telah dikaji manfaat dan mudlaratnya bila kontrak freeport benar-benar tidak diperpanjang?

Melalui artikel ini saya ingin mengajak para pembaca untuk lebih bersikap logis dan fair. Mari kita sedikit fokus pada PT Freeport, sebagai perusahaan asing yang telah diberi konsesi untuk mengelola tambang tembaga dan emas di papua selama hampir 40 tahun ini.

Tahukah anda bahwa PT Freeport di Indonesia adalah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold yang bermarkas di AS itu adalah termasuk salah satu perusahaan pertambangan terbesar di dunia? Sadarkah kita bahwa di Papua adalah tambang emas terbesar di dunia?

Seberapa besarkah perusahaan Freeport-McMoRan Copper & Gold itu?

Sedikit ilutrasi bahwa sesuai annual report terakhir (2014), Freeport-McMoRan Copper & Gold memiliki total asset sebesar $ 58,7 Miliar atau setara Rp. 580 Triliun. Sebagai perbandingan bahwa perusahaan pertambangan emas (BUMN) terbesar yang ada di Indonesia saat ini adalah PT Aneka Tambang, Tbk yang hanya memiliki total aset sebesar Rp. 22 Triliun. Ibarat gajah melawan semut bukan?

Dengan adanya kondisi seperti ini, mengapa masih ada yang berpendapat bahwa bila kontrak freeport tidak diperpanjang, maka akan dikelola oleh perusahaan BUMN dalam hal ini PT Antam? Bagaimana logikanya ‘semut’ bisa menggantikan posisi ‘gajah’?

Belum lagi bila kita menelusuri lebih jauh tentang keberadaan Freeport dibandingkan dengan perusahaan pertambangan raksasa lainnya di seluruh dunia. Sebagaimana dilansir oleh Miningglobal.com, Freeport menduduki peringkat 7 perusahaan pertambangan terbesar di dunia. Sedangkan dalam bisnis pertambangan emas, maka Freeport adalah penambang emas tebesar di dunia !

Bila sekarang anda telah tersadar bahwa Freeport adalah perusahaan penambang emas terbesar di dunia, apa yang bisa anda katakan bila ada yang menghendaki perusahaan lain sebagai pengganti Freeport di Indonesia? Tentu jawabannya adalah tak ada yang sanggup menandinginya bukan?!

Baiklah, kita coba untuk melakukan pendekatan ‘cost and benefit’. Bila seandainya saja, Kontrak freeport tidak diperpanjang, apa untung ruginya?

Pernahkah anda membayangkan apa yang terjadi, bila tiba-tiba Freeport menhentikan seluruh aktifitasnya di Indonesia?

Pertama yang jelas adalah di sana terdapat ribuan tenaga kerja yang sedang aktif bekerja di area pertambangan. Bagaimana nasib mereka? Bukankah akan terjadi PHK besar-besaran di sana?

Kemudian yang kedua adalah dari sisi penerimaan negara yang telah disumbangkan oleh Freeport selama ini rata-rata senilai kurang-lebih Rp. 8 Triliun per tahun. Nilai uang yang tidak kecil bukan? Itu pun baru bisa disumbangkan oleh perusahaan sebesar Freeport. Bayangkan saja bila PT Antam yang menggantikannya? Seberapa besar bisa menyumbang penerimaan negara? Jangankan memberi kontribusi pada penerimaan negara, PT Antam pun kadang untung dan kadang masih rugi dari bisnisnya yang ada sekarang ini?

Yang ketiga adalah kemampuan modal dari perusahaan. Sebarapa mampukah perusahaan yang ada di Indonesia untuk berinvestasi sebagai penambang tembaga dan emas di Papua? Sekadar informasi, Freeport selama ini telah berinvestasi tak kurang dari Rp. 100 triliun. Belum lagi untuk penambangan selama 20 tahun kedepan, diperkirakan akan butuh tambahan investasi sebesar Rp. 20 Triliun. Coba anda katakan kepada saya, perusahaan mana yang sanggup berinvestasi sebesar itu di Papua?

Yang lainnya adalah bahwa cadangan tembaga dan emas yang ada sekarang ini tidak lagi berada di permukaan bumi. Jadi, aktivitas pertambangan selama 40 tahun di Papua yang berakhir pada tahun 2017 nanti adalah akhir dari kisah penambangan emas di Grasberg saja. Sedangkan cadangan emas lain yang tersisa adalah berada di dalam tanah yaitu dengan menggunakan teknik Deep Ore Zone (DOZ). Teknik DOZ ini lebih sulit dan punya resiko tinggi, sebab harus membuat lorong-lorong di dalam tanah, dan tentu membutuhkan investasi yang lebih besar pula.

Apa yang dapat saya simpulkan dari paparan di atas, rasanya sangatlah sulit (kalau tak boleh saya bilang mustahil) untuk mencari perusahaan lain yang mau dan mampu menggantikan posisi Freeport saat ini.

Saya sama sekali tak terkait dengan pihak Freeport dalam hal apapun juga. Saya hanya mencoba memandang persoalan secara realistis dan logis. Sesungguhnya mudah saja untuk mengggali kemungkinan seberapa banyak perusahaan pertambangan raksasa di dunia yang tertarik menggantikan posisi freeport. Segera selenggarakan tender atau lelang terbuka. Adakan ‘beauty contest’ yang diikuti oleh semua perusahaan yang berminat. Hasilnya tentu bisa kita pertimbangkan dan pilih, perusahaan mana yang layak mengelola area pertambangan emas terbesar di dunia yang berada di Papua itu.

Bila tak ada satupun perusahaan di muka bumi ini yang tertarik, atau menilai resikonya terlalu besar bila berinvestasi di Papua, maka apa boleh buat? Tak ada pilihan lain, Kontrak freeport harus diperpanjang, sebagai upaya untuk menjaga kontinuitas penerimaan negara yang besarnya hampir Rp. 10 Triliun per tahun itu.

Bila tidak, maka dampaknya yang terjadi adalah negara harus bisa mengganti penerimaan rutin yang disumbangkan oleh PT Freeport dari sektor lain, dan memberi lapangan kerja yang baru bagi tenaga kerja yang di PHK di sana.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut di atas secara komprehensif terkait permasalahan ini, sangatlah sulit bagi pemerintahan Jokowi untuk tidak memperpanjang Kontrak Freeport.

Satu-satunya upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah memperketat pengawasan terhadap jalannya proyek penambangan tersebut agar penerimaan negara dan kesejahteraan rakyat, khususnya yang berada di Papua meningkat, dan terhindar dari konspirasi jahat dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi atau golongannya.

Salam

@donibastian.com

Hosting Unlimited Indonesia

Facebook Comment..
Views 264 x, today 1 x

Baca Juga Yang Ini

Kapal Perang

Beli kapal perang itu kan mahal, pakai uang rakyat. Tapi kenapa hanya dipakai untuk menenggelamkan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.