Home / Puisi / Tentang Negeri / Realisasi Pembangunan Infrastruktur di Negeri ‘Mimpi’

Realisasi Pembangunan Infrastruktur di Negeri ‘Mimpi’

OPINI | 30 December 2012 | 21:35 Ada sebuah negeri, sebut sajalah Negeri Mimpi, yang mana setiap tahun telah menetapkan anggaran dana untuk membiayai pembangunan diseluruh negeri. Karena banyaknya sektor yang dibiayai, saya akan mempersempit cakupannya, sehingga hanya menilik dari pembiayaan sektor pembangunan infrastrukturnya saja. Pembangunan infrastruktur sasaran utamanya adalah pembangunan fisik antara lain pembuatan atau pemeliharaan jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya.

Mengapa saya hanya fokus ke pembangunan Infrstruktur saja, karena memudahkan kita membayangkan seperti apa perkembangannya, karena hasilnya bisa kita lihat dengan nyata, karena berbentuk bangunan dan sarana lainnya yang secara fisik, bisa kita saksikan dan rasakan manfaatnya.

Sebagai acuan, pada tahun lalu, negeri mimpi sudah menetapkan anggaran pembangunan dan belanja secara nasional untuk membangun khusus sektor infrastruktur yang nilainya setara dengan Rp. 161 Triliun. Atau Rp. 161 Ribu Milyar atau Rp. 161.000.000.000.000,- (panjang banget nolnya yak ?). Dana tersebut telah dipersiapkan, dan rencananya akan disalurkan melalui masing masing Kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya.

Sayangnya, bukan rahasia lagi, bahwa di dalam birokrasi penyelenggaraan pemerintahan negeri mimpi msih belum bisa lepas dari budaya KKN, sehingga dana yang sudah dianggarkan sebesar itu, yang rencananya akan disalurkan untuk membangun infrastruktur diseluruh pelosok negeri, dalam perjalanannya tidaklah semulus yang diperkirakan rakyatnya. Sebagian besar rakyat negeri mimpi masih belum memiliki pemahaman yang cukup untuk menyadari bahwa terdapat penyelewengan penyelewengan anggaran yang terjadi sehubungan dengan penyaluran dana tersebut dari pemerintah pusat hingga realisasinya yang berwujud bangunan fisik di daerah.

Sesuai dengan perkiraan kasar, kebocoran anggaran yang terjadi selama perjalanan penyaluran dana tersebut ditengarai telah terjadi sejak di bagian hulu. Yaitu pada saat  penyusunan rencana anggaran yang digarap oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat negeri mimpi, sudah banyak diwarnai oleh tawar menawar besarnya anggaran yang akan dialokasikan. Jadi bila ingin dapat jatah anggaran yang cukup tentu harus pandai pandai melobi.  Dalam rangka negosiasi informal, untuk memperoleh anggaran tentu tak cukup hanya sekedar ngobrol dan silaturahmi. Kata orang, bila ingin mengejar kuda, kita harus pakai kuda. Berapa banyak kuda yang dipakai, tentu sangatlah bervariasi, tapi bila dipukul rata, didapatkan besaran 2 %. Disini nilai riil anggaran sudah mulai bocor sedikit, yang awalnya Rp. 161 T, menjadi Rp. 157.7 T.

Setelah rancangan anggaran  tersebut disetujui, maka menjadi wewenang institusi masing masing yang dalam hal ini masih pada level Kementerian dan lembaga lainnya. Dalam tubuh institusi ini juga berlangsung admosfir KKN yang tidak kalah pekatnya.  Ada lagi yang bocor yaitu taruhlah rata rata 5 %. Jadi anggaran secara riil turun lagi tinggal  Rp. 149,8 T.

Kemudian dana pembangunan sampailah pada tingkat pemerintahan Daerah untuk mengeksekusinya, yaitu melalui kepala daerahnya antara lain Gubernur kemudian turun lagi ke Bupati atau walikota, terus ke camat dan terkhir ke lurah. Dalam melaksanakan pembangunan didaerah, pemerintah tidak bisa melaksanakan sendiri dan membutuhkan kerjasama dengan pelaksana teknis yaitu para profesional, konsultan  dan perusahaan yang tergabung dalam kelompok penyedia barang dan jasa. Meski dalam pelaksanaannya melalui lelang dan tender secara terbuka, tentu masih bisa ‘dimainkan’.  Masing masing pejabat itu tentu juga punya hak dan wewenang dalam mengelola penggunaan dana, dan  bersamaan dengan itu  masih juga ada kebocoran disini, yang diperkirakan sampai 10 %.  Total dana yang disalurkan riil nya kembali turun menjadi  Rp. 134,1 T.

Ketika proyek telah dimenangkan dan dilaksanakan oleh para penyedia barang dan jasa, tentu saja sebagian dana digunakan untuk membiayai proyek, dan sisanya adalah sebagai keuntungan bisnis para penyedia barang dan jasa tersebut, yang kurang lebih sebesar 25 %.  Dalam pembiayaan proyek fisik dan konstruksi, tentu juga diperlukan andil para pemasok barang dan jasa untuk keperluan penyediaan material bangunan, dan keuntungan yang bisa diraih para pemasok barang dan jasa tersebut bisa sampai 20 %. Setelah dipotong keuntungan kedua bisnis tersebut, maka  dana riil yang akan berubah bentuk menjadi bangunan riil adalah menjadi sebesar  Rp. 80,4 T, belum lagi dipotong ongkos siluman lainnya  yaitu perijinan dan koordinasi dengan pihak dan aparat lainya sekitar 10 %.

Hasil akhirnya adalah sisa dana sebesar Rp. 72,4 T yang bila dibandingkan dengan total dan semula yang dianggarkan yaitu Rp. 161 T, adalah kurang dari separonya.   Bila penyebaran penyaluran dana pembangunan tersebut dilakukan secara merata ke seluruh daerah, yang mana negeri mimpi punya sekitar 500 kabupaten/kota itu, maka masing masing kabupaten/kota  memperoleh pembagian rata rata sebesar Rp.   137 Milyar setahun atau per bulan sekitar Rp11 Milyar saja. Padahal masing masing kabupaten dan kota masih punya wilayah lagi yaitu  kecamatan dan kelurahan yang seluruhnya minimal sejumlah 76.000 kelurahan. Jadi bila dana itu dibagikan lagi sampai ke kelurahan atu desa, maka masing masing memperoleh Rp. 1 Milyar  pertahun atau perbulan kurang dari Rp. 100 juta.

Coba bayangkan, dengan dana kurang dari  Rp. 100 juta perbulan, apa yang bisa dilakukan, sedang biaya untuk membuat jalan saja tidak kurang dari Rp. 10 juta per kilometernya ?  Apalagi untuk membangun jembatan dan fasilitas umum lainnya. Itupun berdasarkan perhitungan kasar atas pembagian dana secara merata ke masing masing kelurahan. Padahal kenyataannya tidaklah demikian.  Fokus pembangunan fisik masih berorientasi pada daerah derah di beberapa pulau tertentu saja.

Jadi kesimpulannya, seungguhnya pemerintah pusat negeri mimpi tidak cukup significant  kontribusinya dalam mewujudkan bangunan infrastruktur di daerah, bila tidak ditopang dengan dana APBD, kapan negeri itu bisa maju ?  Sudah begitu, para pejabatnya  masih saja tega memotong dana anggaran tersebut melalui aktifitasnya ber-KKN ria.

Untung saja, saya segera terbangun dari mimpi saya, dan ternyata negeri saya yang sesungguhnya bukanlah negeri mimpi. Tapi setelah saya pikir pikir,  apakah negeri saya sesungguhnya ini,  lebih baik dari negeri yang saya impikan semalam ?

Salam

Hosting Unlimited Indonesia

Facebook Comment..
Views 194 x, today 1 x

Baca Juga Yang Ini

Perempuan Itu Adalah Sarinah

selembar kisah terselip diantara masa kolonial belanda kala cahaya sang putra fajar menyingsing di ufuk …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.