Mayor Jenderal (Purn) Soenarko, mantan Danjen Kopassus, beberapa kali menunjukkan sikap kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, untuk memahami apakah ia benar-benar “memusuhi” Jokowi, kita perlu menelusuri latar belakang, pernyataan publik, dan dinamika politik yang mengiringinya.
Siapa Soenarko?
Soenarko adalah mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus tahun 2007–2008, dan dikenal sebagai sosok militer dengan karier panjang di pasukan elite TNI AD. Setelah pensiun, ia aktif di bidang sosial-politik dan tergabung dalam berbagai organisasi purnawirawan TNI.
Latar Belakang Ketegangan dengan Pemerintahan Jokowi
1. Dukungan Terbuka kepada Oposisi (2019)
Soenarko diketahui secara terbuka mendukung pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. Saat itu, ia menjadi bagian dari barisan purnawirawan TNI yang mengkritisi Jokowi dan menilai pemerintahan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Dalam berbagai pernyataannya, Soenarko menyatakan bahwa arah kebijakan nasional di bawah Jokowi cenderung melemahkan institusi pertahanan dan terlalu tunduk pada kepentingan asing.
2. Kasus Dugaan Kepemilikan Senjata Ilegal (2019)
Pada Mei 2019, Soenarko sempat ditangkap dan diperiksa atas dugaan kepemilikan senjata api ilegal jenis M4, yang dikirim dari Aceh. Meskipun akhirnya dibebaskan dan kasus dihentikan, ia menyiratkan bahwa penahanan tersebut bermuatan politis.
Hal ini memperkuat kesan bahwa ia merasa “dikorbankan” oleh rezim saat itu karena sikap kritisnya terhadap Jokowi.
3. Pernyataan-Pernyataan Kritis
Dalam berbagai forum, termasuk saat orasi purnawirawan dan acara komunitas TNI pensiunan, Soenarko mengkritik:
-
Masuknya tenaga kerja asing, khususnya dari China
-
Pengelolaan sumber daya alam
-
Melemahnya kedaulatan nasional
-
Ketidakseimbangan relasi sipil-militer dalam era demokrasi
Apakah Soenarko Kecewa terhadap Jokowi?
Kemungkinan besar ya, dan ini terlihat dalam beberapa aspek:
-
Ekspektasi sebagai Purnawirawan
Banyak purnawirawan TNI merasa bahwa Jokowi tidak memberikan ruang atau peran strategis kepada mereka dalam pengambilan keputusan nasional, berbeda dengan era presiden sebelumnya. -
Merasa Dikesampingkan secara Politik
Sejumlah purnawirawan elite (termasuk Soenarko) yang dulunya pendukung Prabowo merasa bahwa masuknya Prabowo ke kabinet Jokowi seperti pengkhianatan terhadap perjuangan oposisi 2019. Soenarko tidak mengikuti langkah Prabowo tersebut dan tetap di luar lingkar kekuasaan. -
Kekecewaan Personal atas Perlakuan Negara
Penangkapan tahun 2019, meskipun tak terbukti, menjadi titik balik yang memperdalam jarak emosional antara Soenarko dan Jokowi. Banyak purnawirawan menganggap peristiwa itu sebagai bentuk penghinaan terhadap korps mereka.
Apakah Ini Permusuhan Pribadi?
Tidak ada bukti langsung bahwa Soenarko memusuhi Jokowi secara pribadi. Yang ada adalah sikap politis dan ideologis yang berbeda:
-
Soenarko melihat arah pemerintahan Jokowi sebagai menyimpang dari prinsip nasionalisme dan kedaulatan ekonomi-politik.
-
Jokowi dianggap terlalu pragmatis, terutama dalam soal investasi asing dan pendekatan ke China.
Kasus Penangkapan Soenarko
Berikut adalah penjelasan lengkap tentang kasus penangkapan Mayor Jenderal (Purn) Soenarko pada tahun 2019, yang sempat menjadi sorotan nasional dan menimbulkan spekulasi politik luas:
Latar Belakang Kasus
Pada Mei 2019, tepat setelah Pilpres yang memanas antara Jokowi-Ma’ruf vs Prabowo-Sandi, muncul gejolak di kalangan pendukung Prabowo. Dalam atmosfer politik yang sangat tegang itulah, Soenarko—yang dikenal sebagai pendukung Prabowo—ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal.
Kronologi Singkat Penangkapan
-
Pengiriman Senjata
-
Senjata laras panjang jenis M4 carbine (bukan senjata organik TNI aktif) dikirim dari Aceh ke Jakarta.
-
Pengiriman dilakukan melalui jasa kargo udara militer oleh seseorang bernama Letkol (Purn) Bambang, rekan Soenarko.
-
-
Pemeriksaan Bea Cukai & Intelijen
-
Senjata tersebut mencurigakan karena dikirim tanpa izin resmi. Laporan ini masuk ke TNI AU, lalu ke Mabes TNI dan Polri.
-
Intelijen militer mencurigai bahwa senjata tersebut berkaitan dengan rencana aksi rusuh 22 Mei 2019.
-
-
Penangkapan dan Pemeriksaan
-
Soenarko ditangkap pada 20 Mei 2019, diperiksa oleh Bareskrim Polri dan POM TNI karena statusnya sebagai purnawirawan.
-
Ia dijerat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api tanpa izin.
-
Pernyataan Pihak Berwenang
🔹 Polri
-
Menyatakan bahwa senjata tersebut tidak memiliki dokumen lengkap, dan terdapat indikasi penggunaan untuk kegiatan ilegal.
-
Dugaan awalnya: akan digunakan dalam kerusuhan pasca-pengumuman hasil Pilpres 22 Mei 2019.
🔹 TNI
-
Panglima TNI saat itu, Marsekal Hadi Tjahjanto, ikut memberi pernyataan bahwa penahanan dilakukan demi mencegah kerusuhan dan menjamin keamanan nasional.
🔹 Kemenko Polhukam
-
Wiranto (saat itu Menko Polhukam) menyebut ada dugaan upaya makar yang sedang diselidiki, dan kasus Soenarko dianggap bagian dari peta besar tersebut.
Respons dan Pembelaan
🔸 Pihak Soenarko
-
Mengklaim bahwa senjata tersebut miliknya pribadi yang sudah lama dimiliki sejak bertugas di Aceh dan hanya dikirim untuk keperluan koleksi.
-
Menganggap penangkapan tersebut sebagai kriminalisasi tokoh oposisi.
-
Tim kuasa hukum menyebut proses pengiriman dilakukan tanpa niat jahat, dan senjata itu tidak pernah digunakan atau dibawa ke publik.
🔸 Solidaritas Purnawirawan
-
Sejumlah purnawirawan TNI, termasuk Letjen (Purn) Suharto, dan Mayjen (Purn) Kivlan Zein, membela Soenarko.
-
Mereka menilai bahwa penangkapan ini bagian dari upaya menekan suara kritis terhadap pemerintah Jokowi.
Pembebasan Soenarko
Pada 25 Juni 2019, Menko Maritim saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa Soenarko sudah dibebaskan setelah proses klarifikasi bersama pihak TNI dan Polri.
“Panglima TNI dan Kapolri memutuskan bahwa sudah tidak ada alasan lagi untuk menahan Pak Soenarko,” — Luhut Pandjaitan.
Tidak ada proses pengadilan lanjutan. Kasus ini dihentikan secara de facto, dan Soenarko bebas tanpa hukuman pidana. Namun, rekam peristiwanya tetap menyisakan jejak ketegangan antara elite militer-purnawirawan dan pemerintah Jokowi.
Kesimpulan
Soenarko Mantan Danjen Kopassus tidak secara resmi menyatakan dirinya sebagai musuh Jokowi, tapi sejumlah sikapnya menunjukkan kekecewaan mendalam dan oposisi ideologis terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi. Ia mewakili suara sebagian kelompok purnawirawan TNI yang merasa tersingkir, tidak dihargai, dan khawatir terhadap arah bangsa. Permusuhan itu lebih merupakan benturan visi kebangsaan, bukan konflik personal semata.
